SEJARAH

dan

SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

1. Pendahuluan

Dalam suatu negara, proses dinamika pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu internal (domestik) dan eksternal (global). Yang termasuk ke dalam faktor internal yaitu kondisi fisik (iklim), lokasi geografi, jumlah dan kualitas Sda, SDM yang dimiliki, dan kondiosi awal perekonomian. Sedangkan faktor eksternal meliputi perkembangan teknologi, kondisi perekonomian dan politik dunia, serta keamanan global.

Namun, untuk mengetahui faktor atau hal apa saja yang menyebabkan perbedaan suatu negara terhadap negara lain dalam membangun perekonomiannya adalah latar belakang sejarah perekonomian negara itu sendiri. Biasanya, keadaan/ cara pembangunan negara berkembang (seperti malaysia, India, Indonesia) tidak lepas dari pengaruh sistem perekonomian pada masa kolonialisasi (penjajahan), yang meliputi orientasi pembangunan ekonomi yang diterapkan, pembangunan infrastruktur fisik dan sosial (pendidikan dan kesehatan)yang dilakukan.

Dapat dikatakan bahwa yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah bukan “warisan” dari negara penjajah, tetapi orientasi politik, sistem ekonomi serta kebijakan yang diterapkan tersebut.

2. Sejarah Sistem Ekonomi Indonesia

1. 1. Pemerintahan Orde Lama (1945 – 1965)

Keadaan sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan orde lama memiliki karakteristik sebagai berikut:

• · Dekade 1950 sampai dengan 1965 yang dilanda oleh gejolak politik di dalam negeri dan beberapa daerah, seperti Sumatra dan Sulawesi.
• · Keadaan perekonomian yang sangat buruk, waalaupun sempat memiliki lajju rata-rata 7% dan kemudian turun hingga drastis di 1,9% dan nyaris stagflasi selama 1965-1966.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (1951-1966)

Tahun	Indeks (1951 = 100)	% Pertumbuhan	Tahun	Indeks	% Perubahan
1951	100,0	-	1960	146,8	-1,5
1952	103,8	3,8	1961	149,4	1,7
1953	126,8	22,1	1962	145,3	-2,7
1954	128,6	1,4	1963	141,4	-2,7
1955	133,4	3,7	1964	144,7	2,4
1956	136,4	2,2	1965	145,5	0,5
1957	144,4	5,8	1966	146,4	0,6
1958	152,0	5,3
1959	149,1	-1,9

NB: 1951-1957 diukur dengan Pendapatan Nasional bruto (PNB)

1958-1966 diukur dengan Pendapatn Domestik bruto (PDB)

• · Tahun 1958, defisit saldo neraca pembayaran (BOP) dan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah (APBN) terus membesar dari tahun ke tahun.
• · Kegiatan di sektor industri pertanian dan sektor industri manufaktur berada pada tingkat sangat rendah, karena keterbatasan kapasitas produksi dan infrastruktur pendukung.
• · Tingkat inflasi yang tinggi dikarenakan rendahnya volume produksi (dari sisi suplai) sedangkan tingginya tingkat permintaan akibat terlalu banyaknya uang beredar di masyarakat.

Perkembangan Inflasi dan Jumlah Uang Beredar (1955-1966)

Tahun	Indeks Harga (1954 = 100)	Jumlah Uang Beredar (juta rupiah)
1955	135	12,20
1956	133	13,40
1957	206	18,90
1958	243	29,40
1959	275	34,90
1960	330	47,90
1961	644	67,90
1962	1.648	135,90
1963	3.770	263,40
1934	8.870	675,10
1965	61.400	2.582,00
1966	152.200	5.593,40

Sumber: Arndt (1994)

• · Manajemen perekonomian moneter yang buruk, banyakya rupiah yang dicetak pada saat itu untuk membiayai perang pembebasan Irian barat, serta pertikaian dengan malaysia dan Inggris.
• · Selama periode orde lama, mengalami 8 kali pergantian kabinet, yaitu:
• · Aspek positif Indonesia selama masa orde lama dapat dikatakan dengan sitem ekonomi yang sangat demokratis (1950-1959), sebelum diganti menjadi demokrasi terpimpin. Namu, tercatat dalam sejarah Indonesia, bahwa sistem politik demokrasi tersebut ternyata menyebabkan kehancuran politik dan perekonomian nasional.
• · Selama periode 1950-an, struktur ekonomi Indonesia masih merupakan peninggalan dari masa kolonial, mulai dari sektor formal yang meliputi pertambangan, distribusi transportasi, bank, dan pertanian komersil, bahkan termasuk juga sektor informal.
• · Setelah dilakukannya nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing belanda, keadaan menjadi buruk lagi dibandingkan dengan ekonomi demasa penjajahan belanda.
• · Pada september 1965, ketidakstabilan politik di Indonesia memuncak dengan terjadinya kudeta gagal dari partai komunis Indonesai (PKI) yang menyebabkan perubahan drastis terhadap politik dalam negeri dari sosialis ke kapitalis.

1. 2. Pemerintahan Orde Baru (Maret 1966 – Mei 1998)

Keadaan sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan orde baru memiliki karakteristik sebagai berikut:

• · Perhatian pemerintah lebih tertuju kepada kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan sosial-ekonomi di tanah air.
• · Hubungan baik dengan pihak barat kemnbali terjalin dan menjauhi ideologhi komunis. Indonesia kembali menjadi anggota BB dan lembaga lain, seperti bank Dunia dan dana Moneter Internasional (IMF).
• · Dilakukan pemulihan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik, serta rehabilitasi ekonomi di dalam negeri dengan sasaran utama untuk menekan laju inflasi, mengurangi defisit keuangan pemerintah, menghidupkan kembali kegiatan produksi, termasuk ekspor yang sempat mengalami stagnasi pada orde lama.
• · April 1969, repelita I dimulai dengan penekanan pembanguan sektor pertanian dan agroindustri (seperti pupuk, semen, kimia dasar, pulp, kertas, dan tekstil) dengan tujuan utama untuk membuat Indonesia menjadi swasembada, terutama untuk kebutuhan beras, sehingga untuk mencapai tujan tersebut pemeritah melakukan program pemghijauan (revolusi hijau) di sektor pertanian.
• · Keberhasilan pembanguan ekonomi pada masa orde baru nukan hanya dikarenakan kabinet yang solid, tapi juga berkat penghasilan dari ekspor minyak.

1. 3. Pemerintahan Transisi

Keadaan sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan transisi memiliki karakteristik sebagai berikut:

• · Kegoncangan terhadap rupiah terjadi pada pertengahan 1997, pada saat itu dari Rop 2500 menjadi Rp 2650 per dollar AS. Sejak masa itu keadaan rupiah menjadi tidak stabil.
• · Krisis rupiah akhirnya menjadi semakin parah dan menjadi krisi ekonomi yang kemudian memuncuilkan krisis politik terbesar sepanjang sejarah Indonesia.
• · Pada awal pemerintahan yang dipimpin oleh habibie disebut pemerintahan reformasi. Namun, ternyata opemerintahan baru ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, sehingga kalangan masyarakat lebih suka menyebutnya sebagai masa transisi karena KKN semakin menjadi, banyak kerusuhan.

1. 4. Pemerintahan Reformasi (1999)

Keadaan sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan reformasi memiliki karakteristik sebagai berikut:

• · Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi perekonomian Indonesia mulai mengarah pada perbaikan, di antaranya pertumbuhan PDB yang mulai positif, laju inflasi dan tingkat suku bunga yang rendah, sehingga kondisi moneter dalam negeri jufga sudah mulai stabil.
• · Hubungan pemerintah dibawah pimpinan Abdurahman Wahid dengan IMF juga kurang baik, yang dikarenakan masalah, seperti Amandemen UU No.23 tahun 1999 mengenai bank Indonesai, penerapan otonomi daerah (kebebasan daerah untuk pinjam uang dari luar negeri) dan revisi APBN 2001 yang terus tertunda.
• · Politik dan sosial yang tidak stabil semakin parah yang membuat investor asing menjadi enggan untuk menanamkan modal di Indonesia.
• · Makin rumitnya persoalan ekonomi ditandai lagi dengan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang cenderung negatif, bahkan merosot hingga 300 poin, dikarenakan lebih banyaknya kegiatan penjualan daripada kegiatan pembelian dalam perdagangan saham di dalam negeri.

1. 5. Pemerintahan Gotong Royong

Keadaan sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan gotong royong memiliki karakteristik sebagai berikut:

• · Rendahnya pertumbuhan ekonomi yang dikarenakan masih kurang berkembangnya investasi terutama disebabkan oleh masih tidak stabilnya kondisi sosial politik dalam negeri.
• · Dalam hal ekspor, sejak 2000, nilai ekspor non-migas Indonesia terus merosot dari 62,1 miliar dollar AS menjadi 56,3 miliar dollar As tahun 2001, dan tahun 2002 menjadi 42,56 miliar dollar AS.

3. Sistem Ekonomi

Menurut Dumairy (1996), sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam sutau tatanan kehidupan.

Menurut Sheridan (1998), sistem ekonomi adalah cara manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan/memberikan kepuasan pribadinya.

Menurut Sanusi (2000), sistem ekonomi adalah suatu totalitas terpadu yang terdiri dari unsur-unsur yang saling berhubungan, saling terkait, saling mempengaruhi, dan saling ketergantungan menuju tujuan bersama tertentu.

Sistem Perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya (SD) yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi pada negara tersebut. Perbedaan yang mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah cara/metode sistem untuk mengatur faktor produksinya.

Secara umum, ada tiga macam sistem ekonomi yag dikenal di dunia, yaitu sistem ekonomi liberal (kapitalis), sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi campuran, yakni tidak 100% kapitalis dan tidak 100% sosialis.

A. Sistem Ekonomi Kapitalis

Sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem ekonomi yang di mana kekayaan produktif terutama dimiliki secara pribadi dan produksi terutama dilakukan untuk dijual, guna mendapatkan laba. Karakterisistiknya yaitu:

• · Hak milik pribadi

à SDA, modal, dan tenaga kerja dimiliki oleh individu/ swasta.

• · Kebebasan berusaha dan memilih

à Bebas dilakukan oleh siapa saja yang memiliki inisiatif, dan menyangkut kebebasan untuk memilih dari mana memeproleh sumber daya.

• · Motif kepentingan diri sendiri

à Motivasi merupakan pendukung bagi setiap individu untuk memenuhi kepentingan sendiri.

• · Persaingan

à Persaingan yang bebas, setiap pelaku ekonomi swasta bebas memasuki dan meninggalkan pasar.

• · Harga ditentukan oleh mekanisme pasar

à Tingkat harga dan jumlah produksi yang terjual ditentukan oleh tingkat permintaan dan penawaran pasar.

• · Peranan terbatas pemerintah

à Pemerintah masih mempunyai peranan dengan mengeluarkan peraturan atau larangan yang melarang praktek monopoli.

B.Sistem Ekonomi Sosialis

Sistem ekonomi sosialis merupakan sistem ekonomi kebalikan dari kapitalis, sehingga pasar justru harus dikendalikan melalui perencanaan terpusat. Adanya berbagai distorsi dalam mekanisme pasar menyebabkan tidak mungkin bekerja secara efisien, sehingga pemerintah harus turut aktif.

Menurut Mubyarto (2000), ada enam kriteria sistem ekonomi sosialisme demokrat, yaitu:

• · Ada kebebasan individu dan perlindungan usaha
• · Pemerataan sosial merupakan prinsip dan tekad masyarakat
• · Kebijakan siklus bisnis dan kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi
• · Kebijaksanaan pertumbuhan menciptakan kerangka hukum dan prasarana terkait dengan pertumbuhan ekonomi
• · Kebijaksanaan struktural
• · Konformitas pasar dan persaingan

C. Sistem ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran merupakan sistem ekonomi yang mengandung beberapa karakteristik dari sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis yang umumnya diterapkan di negara berkembang. Menurut Griffin, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang benar-benar melaksanakan perekonomian pasar atau pun terencana, bahkan negara seperti Amerika Serikat. Meskipun dikenal sangat bebas, pemerintah Amerika Serikat tetap mengeluarkan beberapa peraturan yang membatasi kegiatan ekonomi.Campur tangan pemerintah di sini dimaksudkan untuk mengendalikan pertumbuhan ekonomi, mencegah adanya konsentrasi yang terlalu besar pada satu orang/ kelompok swasta, melakukan stabilisasi perekonomian, mengatur tata tertib, serta membantu golongan ekonomi lemah.

4. Sistem Ekonomi Indonesia

Menurut Sanusi (2000), sistem ekonomi Indonesia termasuk ke dalam kategori sistem ekonomi campuran yang disesuaikan dengan UUD 1945 sebelum diamandemen tahun 2000, yaitu ekonomi Pancasila dengan menitikberatkan pada koperasi, terutama pada masa orde lama sebelum tahun 1996 dan hingga kini masih berkembang. Yang kemudian juga muncul dengan istilah ekonomi kerakyatan pada era reformasi.

Ketentuan-ketentuan dasar konstitusional tentang kehidupan ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (sebelum diamandemen), seperti tercantum dalam pasal 27, pasal 33, dan pasal 34 UUD 1945. Pasal 33 dianggap sebagai pasal yang terpenting karena menetapkan tiga hal sebagai berikut:

a.  Perkonomian sebagai usaha berdasarkan asas kekeluargaan.

b.  Cabang prosuksi terpenting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai negara.

c.  Bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat.

Sedangkan pasal 27 berisikan hal bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan serta penghidupan yang layak. Adapun pasal 34 juga menetapkan bahwa kaum miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Demikianlah dapat disimpulkan bahwa perbedaan sistem ekonomi kapitalisme atau sistem ekonomi sosialisme yang dianut oleh Indonesia adalah seturut dengan makna yang terkandung dalam sila ke-5 pada Pancasila, yaitu prinsip pembagian pendapatan yang adil dan prinsip demokrasi ekonomi. Oleh karena itu, Pancasila harus dapat tercermin pada berbagai jenis lembaga ekonomi serta proses pengambilan keputusan yang ada dalam susunan organisasi ekonominya yang terikat dengan sistem ekonomi Indonesia.